Sudah seratus hari sejak Prabowo Subianto resmi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.
Dalam waktu yang relatif singkat ini, arah kebijakan pemerintah mulai menunjukkan warna: nasionalis, pro-rakyat, dan berbasis kemandirian ekonomi.
Banyak masyarakat menaruh harapan besar — terutama pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) — bahwa pemerintahan baru ini bisa menjadi momentum kebangkitan ekonomi setelah periode penuh tantangan pasca pandemi dan inflasi global.
Namun, benarkah tanda-tanda kebangkitan itu sudah terlihat? Atau masih sebatas janji politik?
Gaya Kepemimpinan Prabowo yang “Cepat dan Tegas”
Prabowo dikenal dengan gaya kepemimpinan militeristik yang disiplin, cepat, dan berorientasi hasil.
Di awal masa jabatannya, ia menegaskan bahwa kemandirian ekonomi nasional adalah prioritas utama, dengan fokus pada:
Ketahanan pangan
Penguatan industri lokal
Perluasan akses pembiayaan bagi UMKM
Pendekatan ini mencerminkan visi “Ekonomi Mandiri Rakyat”, yaitu sistem ekonomi di mana masyarakat kecil tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga pelaku utama dalam roda pembangunan.
Program Unggulan 100 Hari: Fokus ke UMKM dan Pangan
Beberapa program yang sudah berjalan sejak awal pemerintahan baru ini antara lain:
1. Kredit Mikro Rakyat (KMR)
Sebuah program pembiayaan baru dengan bunga rendah (maksimal 3% per tahun) yang menyasar pedagang kecil, petani, dan nelayan.
Bank-bank BUMN dan BPR daerah kini diwajibkan menyalurkan minimal 30% dari total portofolio pembiayaan ke sektor mikro.
2. Subsidi Bahan Pokok Strategis
Melalui Kementerian Pertanian dan Bulog, pemerintah menstabilkan harga beras, gula, dan minyak goreng menjelang akhir tahun.
Tujuannya agar daya beli masyarakat tetap terjaga meskipun inflasi global masih tinggi.
3. Digitalisasi UMKM
Pemerintah menggandeng startup lokal seperti Tokopedia, Bukalapak, dan TikTok Shop untuk membantu 5 juta UMKM masuk ke pasar digital pada 2025.
📈 Sinyal Positif di Lapangan
Beberapa lembaga survei mencatat tanda-tanda perbaikan ekonomi di kuartal terakhir:
Pertumbuhan ekonomi Q3 2025: naik menjadi 5,4% (sebelumnya 5,0%).
Inflasi: turun dari 3,2% menjadi 2,8%.
Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK): meningkat ke level 123 poin, tertinggi dalam dua tahun terakhir.
Pelaku UMKM di berbagai daerah juga mulai merasakan dampaknya.
“Sekarang akses modal lebih mudah, dan ada pelatihan digital gratis dari pemerintah daerah,” ujar Siti Rahma, pengusaha kuliner di Yogyakarta.
Namun, tak sedikit juga yang menilai kebijakan ini masih “terlalu awal untuk dievaluasi.”
Tantangan yang Masih Menghadang
Meskipun banyak kemajuan, sejumlah tantangan besar tetap menunggu penyelesaian serius:
Distribusi Dana KMR yang Belum Merata
Masih banyak pelaku usaha kecil di luar Jawa yang kesulitan mengakses kredit mikro karena keterbatasan lembaga keuangan daerah.Kenaikan Harga Energi Global
Harga bahan bakar industri naik di paruh kedua tahun 2025, yang berpotensi menekan biaya produksi UMKM.Digital Gap
Banyak pelaku usaha kecil belum siap dengan teknologi digital, terutama di sektor tradisional seperti pertanian dan kerajinan.Ketergantungan Impor Bahan Baku
Beberapa sektor manufaktur masih bergantung pada impor, sehingga kurs dolar tinggi bisa menghambat daya saing produk lokal.
Harapan Baru dari Sektor Lokal
Meski demikian, semangat masyarakat untuk bangkit sangat terasa.
Data dari Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan, jumlah pelaku UMKM aktif di 2025 sudah mencapai 69 juta unit usaha, naik 6% dibanding tahun sebelumnya.
Sektor yang tumbuh paling cepat:
Kuliner dan minuman lokal
Produk fesyen dan kerajinan daerah
Motor listrik dan suku cadang lokal
Wisata berbasis komunitas
Prabowo sendiri menegaskan bahwa pemerintah akan memperkuat sinergi dengan daerah melalui “Gerakan Ekonomi Daerah Mandiri” — sebuah proyek besar untuk membangun pusat produksi di tiap kabupaten.
Jika ditarik garis besar, kebijakan ekonomi 100 hari pertama ini masih di tahap pondasi.
Prabowo terlihat fokus menyiapkan sistem yang lebih stabil dan terukur ketimbang program populis cepat saji.
Langkah ini bisa jadi strategi jangka panjang yang efektif — namun hasil riil baru akan terlihat di pertengahan 2026, ketika investasi asing mulai masuk dan program pangan nasional berjalan penuh.
Bagi masyarakat kecil, sinyal awal sudah cukup positif: harga mulai stabil, daya beli membaik, dan peluang usaha terbuka.
Namun publik tetap menunggu satu hal: apakah keberpihakan terhadap rakyat kecil ini bisa konsisten hingga akhir masa jabatan?
Seratus hari memang terlalu singkat untuk menilai keberhasilan sebuah pemerintahan.
Namun dari langkah awal Prabowo Subianto, terlihat adanya upaya serius membangun pondasi ekonomi yang lebih kuat dan berkeadilan.
Kunci keberhasilan berikutnya terletak pada implementasi kebijakan yang cepat dan merata, terutama untuk pelaku UMKM di luar Jawa.
Jika pemerintah berhasil memastikan distribusi dana, pembinaan, dan digitalisasi berjalan beriringan, bukan tidak mungkin Indonesia benar-benar menuju kemandirian ekonomi rakyat.
#Prabowo2025 #EkonomiIndonesia #UMKM #BeritaTerkini #KreditMikroRakyat #EkonomiMandiri #100HariPrabowo
Tidak ada komentar:
Posting Komentar