Apung Widadi dari Indonesian Coruption Watch (ICW) menegaskan, mau tidak mau semua kalangan haruslah mendukung sepakbola tanpa APBD. Sebab, saat ini sudah ada peraturan pemerintah melalui Permendagri, larangan APBD untuk sepakbola profesional.
Dia menilai sepakbola dengan APBD rawan korupsi, dan ini semakin diperkuat dengan adanya 18 klub APBD yang bermasalah dengan hukum. Ini merupakan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2010, di mana sebagian besar dana untuk 18 klub bola itu dari pemberian dana hibah dari kepala daerah, yang selama ini jadi ketua umum di klub. Di daerah, fenomena kepala daerah menjadi ketua umum memang sangat menganggu dalam proses klub tanpa APBD.
Apung mengatakan, 18 klub yang terindikasi melakukan korupsi tersebut adalah: PSAU Aceh Utara, Persibo Bojonegoro, Persma Manado, Persatuan Sepakbola Maluku Tenggara, PSID Jombang, PS Padang Sidempuan, PSSS Situbondo, Persik Kendal, Persibom Bolaang Mongondow, PSMP Mojokerto Putra, Persmin Minahasa, Persib Bandung, PS Pelalawan, Persebaya, Persiraja Banda Aceh, PSPS Pekan Baru dan Persiba Balikpapan.
“Semua ini sudah terjamah hukum dan masih proses,” tegas Agung dalam diskusi “Revolusi PSSI Menuju Sepakbola Bersih” di Terminal Futsal, Jalan DR Mansyur, Rabu (22/6) siang.
Dia melanjutkan, sepakbola dengan APBD penuh kepentingan politik. Apung sendiri bahkan lebih miris dengan kenyataan ada klub seperti Persipura, di mana pendapatan asli daerah (PAD) hanya kurang lebih Rp16 miliar, dan 80 persennya untuk Persipura,” timpalnya.
Sepakbola tanpa APBD sejatinya kata Apung sudah diatur sejak tahun 2007, namun saat itu belum terlaksana. Nah, kali ini dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2011, semuanya semakin diperkuat. Namun dia juga mengkritisi, soal Permendagri yang keluar tanpa persiapan ke klub.
“Tahun ini seharusnya kita ada persiapan untuk enam bulan ke depan, misalnya melatih para manajer untuk mengelola klub secara profesional. Dan bagaimana kemampuan klub menghidupi diri. Seharusnya Menpora, Mendagri dan Badan Liga diskusi dengan manajemen klub. Dan untuk diskusi itu tugas badan liga yang memanggil manajer klub. Bisa saja formatnya memanggil Dede Yusuf yang mampu menyelamatkan Persib bersih dari APBD, jadi bisa sharing ke klub lain,” paparnya.
Dia menilai, manajemen klub sepakbola di daerah sangat lemah. Dia mengatakan sepakbola memang boleh saja dimana ketua umum adalah walikota atau bupati. Namun formatnya harus jelas, dia mencontohkan di Jepang, walikota jadi ketua umum bekerja sama dengan pengusaha. Walikota punya tugas menjadi sponsor, tidak menggunakan dana APBD. “Nah, kalau manajemen sudah bagus di klub, pengusaha pasti mau membiayai sepakbola. Saya optimistis sepakbola tanpa APBD bisa dilaksanakan, sebab sepakbola itu bisnis yang menjanjikan,” tuturnya.
Sementara itu, Djohar Arifin, Staf Kemenegpora mengatakan, APBD boleh saja untuk sepakbola, namun konteks pembinaan dan perbaikan infrasktruktur, seperti pembangunan stadion. “Dan bukan untuk senang-senang,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua SMeCK, Wahyudinata Simangunsong, sebagai salah satu penggagas kegiatan mengatakan masyarakat menginginkan perubahan sepakbola ke arah yang lebih baik. “Kami sudah jenuh dengan keadaan sepakbola Indonesia yang seperti ini dan tentunya menginginkan perubahan. Acara ini menjadi sangat positif untuk membangun paradigma bagi sepakbola yang lebih baik di masa mendatang. Dan tentunya mendukung sepakbola profesional,” pungkasnya.
Sumber: persiraja.com
